Bicaramusik.id - Dapatkah Undang-Undang Modernisasi Musik benar-benar memperlakukan penulis lagu dan komposer yang independen secara adil? Apa sebenarnya yang dilakukan Undang-Undang Modernisasi Musik? Menurut beberapa politisi dan juga organisasi musik, RUU tersebut akan menyederhanakan perizinan digital dan meningkatkan pembayaran royalti kepada pemegang hak. Selain itu, akan menyelesaikan sejumlah tuntutan hukum sebelumnya yang sebagian besar ditujukan untuk streaming platform musik. Dengan pemegang hak mendapatkan lebih banyak uang, tagihannya seperti win-win solution untuk pencipta lagu dan komponis independen, bukan? Yah, enggak juga ternyata! Pertama, jika disahkan, undang-undang bipartisan akan menutup setiap klaim hukum potensial atas royalti mekanis yang tidak dibayar. Itu akan menjelaskan mengapa Spotify menyukai tagihannya. Kedua, RUU tersebut akan merugikan penulis lagu indie maupun musisi independen. Sementara organisasi seperti ASCAP dan NMPA mendukung undang-undang tersebut, banyak penulis lagu dan pemusik yang akan menangis. Sekarang, satu organisasi musik telah berbicara menentang RUU tersebut. Dalam sebuah video yang dipublikasikan di YouTube, Dewan Pencipta Musik telah mencantumkan tiga masalah utama yang ada dalam tagihan tersebut. [inlineAds] Alasan #1: Undang-Undang Modernisasi Musik akan membentuk dewan yang tidak seimbang. Dewan Pencipta Musik setuju dengan konsep dasar Undang-Undang Modernisasi Musik. Namun, hal itu tidak sesuai dengan pembentukan dewan baru. Dewan akan mengontrol bagaimana RUU tersebut diterapkan. Sepuluh penerbit musik bersama dengan hanya empat penulis akan duduk di papan tulis. Sebagian besar uang, klaim organisasi, milik penulis. Penulis lagu Amerika tidak akan memilih siapa yang terbaik untuk mewakili mereka. Sebagai gantinya, jika lewat, sepuluh penerbit musik akan memutuskan penulis mana yang akan duduk di papan tulis. Solusi apa yang ada? Sederhana. Penulis lagu harus memilih penulis mana yang paling tepat mewakili mereka. Penayang musik harus melakukan hal yang sama. Alasan #2: 100% royalti yang tidak diklaim akan diberikan kepada penerbit berdasarkan pangsa pasar. Pada layanan musik digital, penulis yang diterbitkan sendiri dan penulis yang tidak diterbitkan kemungkinan besar akan menghadapi masalah dengan identifikasi lagu, atau kekurangannya. Karena masalah pendaftaran hak cipta, data yang tidak lengkap, atau salah eja pada lagu mereka, penulis lagu independen dapat kehilangan royalti. Jika mereka gagal mengumpulkan royalti dari penerbit musik kolektif akan mendapatkan 100% royalti yang tidak diklaim mereka. Dewan Pencipta Musik mengklaim bahwa penerbit besar dan penulis utama mereka akan mendapatkan sebagian besar uang itu. Solusinya? Amandemen tagihan untuk mengizinkan penulis yang menerbitkan sendiri dan tidak dipublikasikan untuk mengklaim royalti mereka jika mereka menghadapi masalah ini. Alasan #3: Undang-Undang Modernisasi Musik tidak berisi proses pengaduan untuk penulis lagu independen. Saat ini, Undang-Undang Modernisasi Musik tidak memiliki proses pengaduan untuk penulis yang dikecualikan dan mereka yang menerima perlakuan tidak adil. Penulis lagu utama yang mampu pengacara dan akuntan bisa mengaudit penerbit mereka. Puluhan ribu penulis lagu yang tidak bisa, tidak mau. Bagaimana pembuat undang-undang bisa memperbaiki pengawasan ini? RUU tersebut harus memasukkan proses pengaduan yang memungkinkan pihak independen untuk menangani masalah penulisan lagu biasa. Jadi apa selanjutnya? Organisasi tersebut mengakui bahwa ada masalah lain dalam Undang-Undang Modernisasi Musik, termasuk definisi pencipta musik. Jika pembuat undang-undang memperbaiki ketiga masalah ini, Dewan Pencipta Musik percaya bahwa undang-undang tersebut akan memberikan perlakuan yang adil untuk semua orang. [relatedPosts] https://www.youtube.com/watch?v=GV4mvYGdeDo